UMKM MENURUT UU NO 20 TAHUN 2008

-

UMKM DI INDONESIA

Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional.

UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta.

UU 20/2008 tentang UMKM diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 dan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866, oleh Menkumham Andi Matalatta pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta.

Kriteria UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut : 

1. Usaha Mikro
Usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang.

2. Usaha Kecil
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang diatur dalam undang-undang.

3. Usaha Menengah
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Latar Belakang

Pertimbangan yang menjadi latar belakang disahkannya UU 20/2008 tentang UMKM adalah:
  1. Bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
  2. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.
  3. Bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.
  4. Bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.
  5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Isi Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Isi UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM terdiri dari XI Bab dengan total 44 pasal. Bab I berisi Ketentuan Umum dan Pasal 1. Bab II Asas dan Tujuan berisi Pasal 2 dan Pasal 3. Bab III Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan yang terdiri dari pasal 4 dan 5. Bab IV Kriteria, terdiri dari pasal 6. Bab V Penumbuhan Iklim Usaha, pasal 7 sampai pasal 15. Bab VI Pengembangan Usaha, dari pasal 16 sampai pasal 20. Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan, pasal 21 sampai pasal 23. Bab VIII Kemitraan, pasal 24 sampai pasal 37. BAB IX Koordinasi dan Pengendaluan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdiri dari pasal 38. Bab X Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana, pasal 39 dan pasal 40. Bab XI Penutup, pasal 41 sampai pasal 44. Berikut LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan terkait yang menjadi dasar hukum UU 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:
  • Penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
  • Pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang:
  1. Ketentuan Umum.
  2. Asas, Prinsip Dan Tujuan Pemberdayaan
  3. Kriteria.
  4. Penumbuhan Iklim Usaha.
  5. Pengembangan Usaha.
  6. Pembiayaan Dan Penjaminan.
  7. Kemitraan, dan Koordinasi Pemberdayaan.
  8. Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ORGANISASI PROFESI DAN KODE ETIK

-
ORGANISASI PROFESI Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka seagai individu. Menurut Prof. DR. Azrul Azwar, MPH (1998), ada 3 ciri-ciri organisasi profesi: 1.       Umumnya untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. 2.       Misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. 3.       Kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta meurmuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. A.       ...
Baca selengkapnya

WORK FROM HOME (WFH) : SUKA ATAU DUKA YA?

-
Gambar
WFH yang merupakan singkatan dari WORK FROM HOME ini sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Banyak perusahaan yang menerapkan WFH sejak pemerintah menganjurkan melakukan WFH. Apalagi Dinas Tenaga Kerjam Transmigrasim dan Energi Provinsi DKI Jakarta sendiri telah menerbitkan  Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home) . Dengan diberlakukan nya WFH ini merupakan salah satu cara untuk mencegah perluasan infeksi dari COVID-19. Tetapi, WFH ini sebenarnya tidak semudah dan senyaman dari yang kita bayangkan. Banyak kendala saat bekerja di rumah. Saya salah satu nya yang menjalani WFH rangkap dengan menjalani kuliah online atau pembelajaran jarak jauh. Saat melakukan WFH terasa sekali sulit untuk berkoordinasi dengan rekan kerja, sulit berkonsentrasi, dan terbatasnya fasilitas dirumah. Saya WFH karena menjadi asisten lab di kampus. Karena kampus juga melakukan kuliah onl...
Baca selengkapnya

POSISI PROFESI INSINYUR DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

-
A.      Posisi Insinyur             Insinyur adalah sebagai aktor utama pembangunan, menjelaskan profesi keinsinyuran pada proyek proyek infrastruktur mulai terlibat dari fase inisiasi, fase perencanaan, fase eksekusi dan monitoring serta pada fase project close out. pemerintah membutuhkan insinyur-insinyur handal yang mengedepankan profesionalisme, etika dan intregritas dengan menjunjung tinggi dan menjalankan kode etik profesi insinyur . hal ini sekaligus menjawab betapa pentingnya eksistensi organisasi profesi dalam hal ini persatuan insinyur indonesia (PII) di dalam mendidik dan membina insinyur – insinyur pembangunan yang juga pastinya akan memegang peranan strategis pada segala lini kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.             Keinsinyuran merupakan kegiatan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaba...
Baca selengkapnya